PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI ADMINISTRATIF Sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun izin lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatanMenteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. serta menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenangmelakukan pemantauan;meminta keterangan;membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;memasuki tempat tertentu;memotret;membuat rekaman audio visual;mengambil sampel;memeriksa peralatan;memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/ataumenghentikan pelanggaran tertentu.Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidupMenteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.Sanksi administratif terdiri atas:teguran tertulis;paksaan pemerintah; berupapenghentian sementara kegiatan produksi;pemindahan sarana produksi;penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;pembongkaran;penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;penghentian sementara seluruh kegiatan; atautindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidupPengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.pembekuan izin lingkungan; ataupencabutan izin lingkungan.Sanksi administratif yang diberikan tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ahdalena Desiariani, ME Kasi. P3LB3 Nov 2020 PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI ADMINISTRATIF Sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Menteri, gubernur, bupa... Baca selengkapnya » 9:04:00 AM
PUSAT DAUR ULANG SKALA RT Pusat Daur Ulang Skala RT dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan bank sampah unit lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan dari penjualan barang bekas yag ada di bank sampah unit. Konsep kegiatan ini dibuat dengan syarat sudah terbentuknya bank sampah unit yang dinilai aktif dan masyarakatnya dinilai dapat memegang komitmen untuk bisa bekerja sama mengembangkan pusat daur ulang skala RT.Saat ini Dinas Lingkungan Hidup mencoba untuk mengembangkan 6 bank sampah yang ada di Kota Banjarmasin yaitu:Bank Sampah Bahagia yang ada di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat,Bank Sampah Bahe’ Mart yang ada di Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara,Bank Sampah Benawa yang berada di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah,Bank Sampah Kunang–Kunang yang ada di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara,Bank Sampah Mahatama RT. 23 Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin SelatanBank Sampah Tugu yang ada di Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur.Ini adalah tahap awal Dinas Lingkungan Hidup mencoba untuk mengembangkan bank sampah unit yang ada di kecamatan, adapun kegiatan PDU Skala RT meliputi kegiatan pengomposan, membuat kerajinan dari barang bekas yang nantinya mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menjual barang bekas saja yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank sampah unit. Kegiatan ini dimulai dari sosialisasi, pembentukan kader, dan pelatihan. Selanjutnya akan terbentuk kelompok–kelompok kader yang mengembangkan kembali potensi kadernya untuk membentuk kelompok–kelompok kerajinan, kelompok kompos, kelompok ecobrick dan lain–lainnya yang sudah mereka sepakati sesuai dengan minat dan kemampuan.Dinas Lingkungan Hidup juga telah membuatkan konsep/managemen pengelolaannya untuk menjalankan program ini menjadi terarah dan masing–masing kelompok punya tanggung jawab yang sama. Saat ini hasil kerajinan dari kegiatan PDU Skala RT dapat dirasakan oleh bank sampah unit. Kerajinannya seperti pembuatan masker, pembuatan sofa ecobrick, pupuk kompos, lampion, pembibitan, tas daur ulang, karpet daur ulang, keset daur ulang, dan lain–lain. by Dwi Naniek, MT (Kabid TL) November 2020Foto – Foto Kegiatan SosialisasiHasil Kegiatan PUSAT DAUR ULANG SKALA RT Pusat Daur Ulang Skala RT dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan bank sampah unit lebih berkembang dan meningkatkan pendapatan dari penjua... Baca selengkapnya » 8:50:00 AM